•  

    Layanan Informasi Publik BBP Mektan

     

    PPID BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

    Informasi Publik adalah Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 

    Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Pasal 4, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

    1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

    2. Setiap orang berhak : a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memeperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang; d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

    4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- undang.

     

     A

     

     

    INFORMASI TENTANG PROFIL BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

      

     

    1

    Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak

    Lihat

     

    Struktur Organisasi

    Lihat

     

    Gambaran umum satker

    Lihat

     

    Profil singkat pejabat struktural

    Lihat

     

    Tugas dan fungsi

    Lihat

     

    Visi dan misi

    Lihat

     

    Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan 

    Lihat

    B  

       

         

    RINGKASAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN/ATAU KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN DALAM LINGKUP BADAN PUBLIK
      

     

    1

    Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

    Lihat

     

    Judul Penelitian/Perekayasaan

    Lihat

     

    Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik

    Lihat

     

    4

    Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat

    Lihat

     

     

     

      

     C 

       

         

    RINGKASAN INFORMASI TENTANG KINERJA DALAM LINGKUP BADAN PUBLIK BERUPA NARASI TENTANG REALISASI KEGIATAN YANG TELAH MAUPUN SEDANG DIJALANKAN BESERTA CAPAIANNYA 

         

     

    1

     

    L A K I P / L A K I N

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBP Mektan dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

     

    2

     

    LAPORAN TAHUNAN

    Laporan tahunan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) disusun sebagai salah sastu bentuk pertanggungjawaban Institusi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, serta memberikan informasi secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi BBP Mektan.

     

    3

     

    RENSTRA

    Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrukal sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

     

    4

     

    CAPAIAN KINERJA 

    Laporan capain kinerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) disusun sebagai salah sastu bentuk pertanggungjawaban Institusi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, serta memberikan informasi secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi BBP Mektan.

     

     

    PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

    Penetapan kinerja tahunan (PKT) memuat kebijakan , program dan kegiatan yg meliputi Output kegiatan utama dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.

     

    6

     

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelengara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

     D

     

     

    RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

     

     

    1

     

    LAPORAN KEUANGAN

    Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrukal sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

     

     

    2

     

    D I P A

    Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).

     

     

    3

     

     

    REALISASI ANGGARAN

    Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

     

     

    4

     

     

    REALISASI ANGGARAN TRIWULAN 

    Laporan Realisasi Anggaran Triwulan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

     

     

    5

     

    RKA-KL

    Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga beserta unit kerjanya.  Dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL; serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

     

    6

     

    NERACA KEUANGAN

    Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

     

    7

     

    CATATAN LAPORAN KEUANGAN

    (AUDITED)

    Catatan atas Laporan Keuangan (Audited) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

     

    8

     

    A S E T

    Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sesuai PP No. 27 Tahun 2014.

     E 

       

         

    LAYANAN PUBLIK 

    BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

         

     

    1

     

     

    KERJASAMA

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan kerjasama perekayasaan yang bertujuan untuk pengembangan alsintan dan inovasi teknologi Mektan kepada stekholders.

     

    2

     

     

    PATEN ALSINTAN

    Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada insvestor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya / memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

     

    3

     

     

    PENGUJIAN ALSINTAN

    Pengujian prototipe alsintan merupakan salah satu fungsi dari keberadaan BBP Mektan. Pengujian ini bertujuan agar alsintan yang akan beredar di pasaran dapat memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal untuk memberikan kepastian berusaha.

     

    4

     

     

    INTRODUKSI ALSINTAN

    Introduksi alsintan merupakan salah satu strategi BBP Mektan dalam rangka diseminasi dan sosialisasi tentang pengembangan program mekanisasi di daerah, yang diterapkan melalui pendekatan selektif dan partisipatif.

     

    5

     

     

    KUNJUNGAN

    Dalam rangka diseminasi, promosi dan komersialisasi hasil teknologi alsintan dan layanan informasi publik maka BBP Mektan menerima kunjungan dari berbagai pihak terkait tupoksi BBP Mektan.

     

    6

     

     

    PKL / MAGANG / PELATIHAN

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) menerima mahasiswa / petugas / stakeholder lainnya untuk melaksanakan PKL/Magang/Pelatihan lainnya sesuai tupoksi BBP Mektan.

     

    7

     

     

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

    Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah proses yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

     

    8

     

    DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

    Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap Badan Publik diwajibkan membuat daftar informasi publik(DIP)

     

    9

     

     

    LAPORAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

    Dalam rangka menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap Badan Publik diwajibkan membuat laporan tahunan yang berisi tentang kegiatan pelayanan informasi publik.

     

    10

     

    LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

    Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap Badan Publik diwajibkan membuat laporan akses informasi publik.

  • Layanan Informasi Publik BBP Mektan 

    Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011, dan telah disempurnakan menjadiPeraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Sesuai Peraturan Menteri Pertanian tersebut, pada pasal 7 ayat 2, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing. 

    PPID Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian nomor : 310/Kpts/KP.3-0/V/12/2011,  yang telah diperbaharui menjadi nomor : 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

    Sesuai Keputusan Kepala Badan tersebut maka ditetapkan bahwa Ketua PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan yang semula adalah Kepala Bidang Program dan Evaluasi  menjadi  Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian.

    Menindaklanjuti keputusan tersebut maka BBP Mektan selaku PPID Pembantu Pelaksana telah menerbitkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian nomor : 117/Kpts/HM.130/H.9/01/2018 Tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

    Sekretariat PPID BBP Mektan

     

    Fungsi Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan adalah bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BBP Mektan.

     

     Tugas Pejabat PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektanadalah :

    1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan dan bertanggung jawab lingkup BBP Mektan;
    2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBP Mektan;
    3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
    4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
    5. Menyusun laporan (bulanan dan tahunan) secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I Badan Litbang Pertanian dan tembusan kepada PPID Utama kementerian Pertanian;
    6. Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
    7. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BBP Mektan.

     

    Struktur Organisasi PPID Pembantu Pelaksana BBP Mektan

    Organisasi PPID BBP Mektan

     Profil PPID BBP Mektan

    Profil PPID BBP Mektan

    Download Profil PPD BBP Mektan silakan klik disini