BBP Mektan BBP Mektan - Mekanisasi Pertanian
  • Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

    Informasi Publik adalah Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 

    Layanan Informasi Publik BBP Mektan

    Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Pasal 4, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

    1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
    2. Setiap orang berhak : a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memeperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang; d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
    4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- undang.

    Judul Penelitian/Perekayasaan BBP Mektan

    JUDUL PENELITIAN

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan unit kerja Eselon IIb Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian). BBP Mektan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya maka dilakukan kegiatan penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian untuk mendukung program Kementerian Pertanian.



    RKT BBP Mektan

    RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

    Rencana kinerja tahunan (RKT) memuat kebijakan , program dan kegiatan yg meliputi kegiatan utama dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.



    PKT BBP Mektan

    PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

    Penetapan kinerja tahunan (PKT) memuat kebijakan , program dan kegiatan yg meliputi Output kegiatan utama dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.



    DIPA BBP Mektan

    D I P A

    Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).



    RKA-KL BBP Mektan

    RKA-KL

    Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga beserta unit kerjanya.  Dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL; serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



    Renstra BBP Mektan

    RENSTRA

    Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrukal sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



    Laporan Keuangan BBP Mektan

    LAPORAN KEUANGAN

    Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrukal sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



    Realisasi Keuangan BBP Mektan

    RAELISASI ANGGARAN

    Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



    Neraca Keuangan BBP Mektan

    NERACA KEUANGAN

    Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.



    Catatan Laporan Keuangan BBP Mektan

    CATATAN LAPORAN KEUANGAN

    (AUDITED)

    Catatan atas Laporan Keuangan (Audited) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.



    Lakip/Lakin BBP Mektan

    L A K I P / L A K I N

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBP Mektan dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.



    Laporan Tahunan BBP Mektan

    LAPORAN TAHUNAN

    Laporan tahunan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) disusun sebagai salah sastu bentuk pertanggungjawaban Institusi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama sau tahun, serta memberikan informasi secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi BBP Mektan.



    IKM BBP Mektan

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelengara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

     

     



    ASET BBP Mektan

    A S E T

    Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sesuai PP No. 27 Tahun 2014.



    Kerjasama BBP Mektan

    KERJASAMA

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan kerjasama perekayasaan yang bertujuan untuk pengembangan alsintan dan inovasi teknologi Mektan kepada stekholders.



    LHKPN BBP Mektan

    LHKPN

    LHKPN dibuat berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara pasal 2 Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang LHKPN bagi penyelenggara negara agar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)



    Paten Alsintan BBP Mektan

    PATEN ALSINTAN

    Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada insvestor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya / memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



    Pengujian Alsintan BBP Mektan

    PENGUJIAN ALSINTAN

    Pengujian prototipe alsintan merupakan salah satu fungsi dari keberadaan BBP Mektan. Pengujian ini bertujuan agar alsintan yang akan beredar di pasaran dapat memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal untuk memberikan kepastian berusaha.



    Introduksi Alsintan BBP Mektan

    INTRODUKSI ALSINTAN

    Introduksi alsintan merupakan salah satu strategi BBP Mektan dalam rangka diseminasi dan sosialisasi tentang pengembangan program mekanisasi di daerah, yang diterapkan melalui pendekatan selektif dan partisipatif.



    Kunjungan BBP Mektan

    KUNJUNGAN

    Dalam rangka diseminasi, promosi dan komersialisasi hasil teknologi alsintan dan layanan informasi publik maka BBP Mektan menerima kunjungan dari berbagai pihak terkait tupoksi BBP Mektan.



    PKL/Magang BBP Mektan

    PKL / MAGANG / PELATIHAN

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) menerima mahasiswa / petugas / stakeholder lainnya untuk melaksanakan PKL/Magang/Pelatihan lainnya sesuai tupoksi BBP Mektan.



    SOP BBP Mektan

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

    Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah proses yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.



    Laporan Informasi Publik BBP Mektan

    LAPORAN INFORMASI PUBLIK

    Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap Badan Publik diwajibkan membuat laporan tahunan yang berisi tentang kegiatan pelayanan informasi publik.



     

  • Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

    Informasi Publik adalah Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 

    Layanan Informasi Publik BBP Mektan

    Berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 Pasal 4, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

    1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
    2. Setiap orang berhak : a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memeperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang; d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
    4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- undang.

    Judul Penelitian/Perekayasaan BBP Mektan

    JUDUL PENELITIAN

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan unit kerja Eselon IIb Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian). BBP Mektan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya maka dilakukan kegiatan penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian untuk mendukung program Kementerian Pertanian.



    RKT BBP Mektan

    RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

    Rencana kinerja tahunan (RKT) memuat kebijakan , program dan kegiatan yg meliputi kegiatan utama dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.



    PKT BBP Mektan

    PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

    Penetapan kinerja tahunan (PKT) memuat kebijakan , program dan kegiatan yg meliputi Output kegiatan utama dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.



    DIPA BBP Mektan

    D I P A

    Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).



    RKA-KL BBP Mektan

    RKA-KL

    Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen penganggaran yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga beserta unit kerjanya.  Dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL; serta sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



    Renstra BBP Mektan

    RENSTRA

    Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrukal sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



    Laporan Keuangan BBP Mektan

    LAPORAN KEUANGAN

    Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan basis akrukal sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



    Realisasi Keuangan BBP Mektan

    RAELISASI ANGGARAN

    Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



    Neraca Keuangan BBP Mektan

    NERACA KEUANGAN

    Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.



    Catatan Laporan Keuangan BBP Mektan

    CATATAN LAPORAN KEUANGAN

    (AUDITED)

    Catatan atas Laporan Keuangan (Audited) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.



    Lakip/Lakin BBP Mektan

    L A K I P / L A K I N

    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BBP Mektan dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan LAKIP dan Permen PAN-RB No. 29/2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.



    Laporan Tahunan BBP Mektan

    LAPORAN TAHUNAN

    Laporan tahunan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) disusun sebagai salah sastu bentuk pertanggungjawaban Institusi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama sau tahun, serta memberikan informasi secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi BBP Mektan.



    IKM BBP Mektan

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelengara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

     

     



    ASET BBP Mektan

    A S E T

    Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sesuai PP No. 27 Tahun 2014.



    Kerjasama BBP Mektan

    KERJASAMA

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) melaksanakan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan kerjasama perekayasaan yang bertujuan untuk pengembangan alsintan dan inovasi teknologi Mektan kepada stekholders.



    LHKPN BBP Mektan

    LHKPN

    LHKPN dibuat berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara pasal 2 Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang LHKPN bagi penyelenggara negara agar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)



    Paten Alsintan BBP Mektan

    PATEN ALSINTAN

    Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada insvestor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya / memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



    Pengujian Alsintan BBP Mektan

    PENGUJIAN ALSINTAN

    Pengujian prototipe alsintan merupakan salah satu fungsi dari keberadaan BBP Mektan. Pengujian ini bertujuan agar alsintan yang akan beredar di pasaran dapat memenuhi standar mutu/persyaratan teknis minimal untuk memberikan kepastian berusaha.



    Introduksi Alsintan BBP Mektan

    INTRODUKSI ALSINTAN

    Introduksi alsintan merupakan salah satu strategi BBP Mektan dalam rangka diseminasi dan sosialisasi tentang pengembangan program mekanisasi di daerah, yang diterapkan melalui pendekatan selektif dan partisipatif.



    Kunjungan BBP Mektan

    KUNJUNGAN

    Dalam rangka diseminasi, promosi dan komersialisasi hasil teknologi alsintan dan layanan informasi publik maka BBP Mektan menerima kunjungan dari berbagai pihak terkait tupoksi BBP Mektan.



    PKL/Magang BBP Mektan

    PKL / MAGANG / PELATIHAN

    Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) menerima mahasiswa / petugas / stakeholder lainnya untuk melaksanakan PKL/Magang/Pelatihan lainnya sesuai tupoksi BBP Mektan.



    SOP BBP Mektan

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

    Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah proses yang disusun untuk memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.



    Laporan Informasi Publik BBP Mektan

    LAPORAN INFORMASI PUBLIK

    Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap Badan Publik diwajibkan membuat laporan tahunan yang berisi tentang kegiatan pelayanan informasi publik.



     

  • PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BBP Mektan

    Regulasi Pengelolaan Informasi Publik

     

    Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik
    1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi elektronik
    2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
    3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  Keterbukaan Informasi Publik
    4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010  Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
    5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010  Standar Layanan Informasi Publik
    6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017  Pengklasifikasian Informasi Publik
    7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011  Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
    8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016  Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
    9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018  Pedoman Uji Konsekuensi
    10 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252 Tahun 2016  Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian
    11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012  Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
    12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian
    13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2015 Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian
    14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
    15 Kepmen Nomor 17 Tahun 2015 Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian
    16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
    17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2017 Pedoman Penilaian dan Kesesuaian Penerapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian
    18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian